Lebih lanjut, dia mencatat pembiayaan oleh BPJS Kesehatan pada tiga bulan pertama sudah mencapai Rp 46 triliun. Jika dikali empat, kata dia, jumlahnya mencapai lebih dari Rp 100 triliun.
“Jadi persoalannnya adalah harus dibuat strategi gimana BPJS kesehatan memastikan pesertanya yang disebut 258 juta itu membayar semua. Kan itu termasuk peserta yang menunggak, pemerintah harus mendorong rakyat yang belum mendaftar harus mendaftar sehingga pembayaran iuran akan ditingkatkan itu strategi pertama,” jelasnya.
Selanjutnya, ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan fraud yang terjadi di BPJS agar biaya-biaya yang keluar dapat terkendali dan terhindar dari defisit.
Tidak hanya itu, ia juga berharap pemerintah dan BPJS Kesehatan dapat memberikan dispensasi berupa cicilan ataupun diskon tarif terhadap peserta mandiri yang menunggak iuran. Terlebih adanya fakta masih banyaknya perusahaan yang masih belum mendaftarkan pekerja formalnya ke BPJS Kesehatan.
Sebelumnya Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan ada potensi kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2025 mendatang. Ia menyebut, sesuai perhitungan mereka akan ada deifisit hingga Rp 11 triliun, yang menjadi salah satu pertimbangan potensi kenaikan iuran.
DJSN sendiri belum menyebut besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan. Sebab, rencana kenaikan ini masih menunggu hasil kajian.
"Pehitungan kami, pada Agustus-September 2025 ada defisit dana BPJS Kesehatan sekitar Rp 11 triliun. Jadi sebelum defisit, perlu persiapan," kata Muttaqien. Dia memastikan, iuran BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan pada 2024. Hal ini sebagaimana amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada BPJS Kesehatan
Pada tahun ini, BPJS Kesehatan menyatakan bahwa surplus Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai Rp56,51 triliun
(krz/evs)
