Hari ini Bank Indonesia akan merilis data terbaru hasil survei perbankan kuartal II-2023 yang akan memberikan gambaran lebih jelas terkait perkembangan terkini geliat pertumbuhan kredit, salah satu nadi utama ekonomi.
Kebangkitan pertumbuhan KPR memberi sinyal optimisme bahwa permintaan pembiayaan konsumen untuk kebutuhan perumahan beranjak bangkit di tengah beberapa gejala pelemahan daya beli dan konsumsi. Ini bisa menjadi sentimen bagus untuk sektor properti yang sejak pandemi Covid-19 mengalami tekanan hebat dan belum mampu kembali bangkit sepenuhnya.
Greget baru permintaan KPR itu juga akan banyak didukung oleh dikucurkannya insentif pajak rumah subsidi. Pada Juni lalu, pemerintah merilis kebijakan menaikkan batas harga jual rumah tapak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi Rp162 juta-Rp234 juta untuk tahun ini dan sebesar Rp166 juta-Rp240 juta untuk 2024.
Kebijakan itu diharapkan menjadi langkah yang bisa membawa multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor konstruksi dan properti. Sebelumnya, batas harga ditetapkan di angka Rp150,5 juta hingga Rp219 juta.
Dengan kebijakan bebas PPN untuk rumah tapak tersebut, sektor konstruksi diharapkan dapat bergairah dan membantu laju pertumbuhan pembiayaan atau kredit rumah bersubsidi khususnya yang menyasar kategori konsumen berpendapatan bawah dan menengah-bawah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan untuk sektor konstruksi dan real estat pada kuartal 1-2023 masih sangat kecil. Yaitu masing-masing sebesar 0,32% dan 0,37 secara tahunan.
Sedang dibandingkan kuartal sebelumnya, sektor konstruksi tumbuh negatif -2,49% dan sektor real estat juga cuma tumbuh 0,01% secara kuartalan. Laju investasi (PMTB) pada kuartal 1 lalu juga negatif -3,72% meski masih tumbuh 2,11% secara tahunan.
(rui)
