1. Apa kata hukum tersebut?
Lese majeste adalah sebuah istilah dari bahasa Latin yang berarti "melukai yang terhormat". Undang-undang tersebut mengacu pada Pasal 112 KUHP Thailand, yang menyerukan hukuman penjara selama tiga hingga 15 tahun bagi siapapun yang mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, pewaris atau bupati Thailand yang merupakan seseorang yang menjalankan fungsi raja selama masa peralihan.
Undang-undang yang melarang pencemaran nama baik kerajaan tersebut telah menjadi bagian dari hukum pidana Thailand sejak abad ke-19. Dimulai di masa pemerintahan Raja Rama I dari Siam, nama Thailand kala itu.
2. Apa peran anggota kerajaan di Thailand?
Siam diperintah oleh raja-raja yang memegang kekuasaan absolut selama berabad-abad hingga tahun 1932, ketika revolusi tak berdarah yang mengantar Thailand pada era monarki konstitusional saat ini. Raja pun menjabat sebagai kepala negara.
Sejak saat itu, setiap konstitusi Thailand memuat ketentuan yang mengkodifikasikan monarki sebagai institusi yang tidak dapat diganggu gugat, dan dianggap suci dalam masyarakat Thailand.
Dalam peraturan yang ditulis setelah kudeta pada tahun 2014, ditetapkan bahwa "Raja akan dinobatkan dalam posisi pemujaan yang dihormati dan tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun boleh mengekspos Raja dalam tudingan atau tindakan apapun."
Saat ini, raja yang berkuasa di Thailand adalah Raja Maha Vajiralongkorn, atau yang dikenal juga sebagai Raja Rama X dari dinasti Chakri.
3. Seberapa sering hukum lese majeste digunakan?
Dalam dua dekade terakhir, sejumlah tuduhan telah diajukan berdasarkan Pasal 112 dengan beberapa frekuensi. Hal ini menyebabkan banyak akademisi dan aktivis politik terkemuka melarikan diri dari Thailand dan mencari suaka politik di luar negeri untuk menghindari tuntutan.
- Menurut kelompok pengawas hukum Thailand ILaw, setidaknya 36 orang didakwa dengan lese majeste selama konflik politik yang terjadi bertahun-tahun setelah kudeta pada 2006. Tahun itu, tentara merebut kekuasaan dari perdana menteri saat itu, Thaksin Shinawatra, yang dituduh oleh sebuah gerakan royalis atas dugaan korupsi dan ketiksetiaan terhadap Raja Bhumibol Adulyadej yang memerintah saat itu. Ia merupakan ayah dari raja yang memerintah saat ini.
- ILaw mendaftarkan setidaknya 98 orang didakwa dengan lese majeste setelah kudeta lain yang terjadi pada Mei 2014, yang menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra, saudara perempuan Thaksin. Sensitivitas menjadi sangat tinggi ketika Thailand berdua atas kematian Raja Bhumibol pada 2016. Rezim militer mantan panglima militer Prayuth Chan-Ocha, yang masih menjadi pemimpin sementara setelah pemilu Mei, semakin keras melakukan tindakan terhadap kritik kepada monarki.
- Setelah Raja Vajiralongkorn resmi naik takhta pada 2019, pihak berwenang tampak mulai memperlambat penuntutan. Prayuth mengatakan ini adalah perintah raja. Akan tetapi keadaan kembali berubah pada 2020, ketika gerakan protes yang dipimpin anak-anak muda menyerukan reformasi monarki yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut pengacara HAM Thailand, setidaknya 253 orang termasuk 20 orang di bawah usia 18 tahun, didakwa melakukan kejahatan antara Mei 2020 hingga Juli 2023.
4. Apa usulan perubahan undang-undang?
Partai Move Forward adalah satu-satunya kelompok politik mainstream yang menjadikan hukum lese majeste sebagai bagian dari kampanyenya untuk pemilu 14 Mei lalu. Koalisi yang dipimpin oleh partai tersebut memenangkan mayoritas suara di DPR. Namun pemimpinnya, Pita Limjaroenrat, membutuhkan dukungan dari senat yang ditunjuk oleh militer untuk menjadi Perdana Menteri.
Pita mengatakan ingin memperbaiki hubungan antara monarki dan rakyat, terutama setelah gerakan protes yang menyerukan penghapusan total undang-undang lese majeste. Sebaliknya, Partai Move Forward mengusulkan untuk mengubah isi Pasal 112.
Partai mengusulkan pengurangan hukuman menjadi maksimal satu tahun penjara atas penghinaan terhadap raja, dan hukuman yang lebih sedikit terhadap penghiaan pada ratu, ahli waris, atau bupati. Partai juga berusaha membatasi kemampuan untuk mengajukan tuduhan kepada polisi untuk kelompok-kelompok kepentingan tertentu seperti kerajaan, tidak seperti sekarang yang memperbolehkan siapapun mengajukan tuduhan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar hukum tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam perbedaan pendapat atau menghancurkan lawan politik.
5. Siapa yang ingin mempertahankan hukum tersebut?
Anggota senat yang ditunjuk oleh militer dan partai politik konservatif menentang keras proposal Partai Move Forward dengan menuding partai tersebut berusaha merusak monarki. Royalis berpendapat bahwa monarki harus dilindungi dengan cara apapun.
Politisi yang mengadvokasi hukum lese majeste mengatakan bahwa hukuman yang keras sesuai dengan status superlatif raja dalam masyarakat Thailand, dan bahwa menguranginya akan melemahkan kebasahannya sebagaimana tertulis dalam konstitusi.
Saat mereka menolak pencalonan Pita sebagai Perdana Menteri dalam pemungutan suara parlemen pada 13 Juli, beberapa anggota parlemen konservatif mengatakan niat untuk mengubah undang-undang tersebut akan memicu anarki dan menyebabkan warga Thailand saling membunuh di jalanan.
(bbn)
