Bloomberg Technoz, Jakarta - Kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) hingga saat ini masih menjadi polemik di kalangan pengusaha. Ekonom Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menjelaskan kebijakan DHE memang masih memiliki beberapa catatan yang perlu diperhatikan, lantaran aturan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pengusaha.

Namun Tauhid menilai pemerintah perlu membuat kelompok skala usaha yang membutuhkan pengecualian dari kebijakan tersebut, mengingat tidak semua usaha memiliki kondisi arus kas (cashflow) yang sama.

“Menurut saya perlu ada revisi kembali. Kasihan perusahaan kecil misalnya mereka ekspor kerajinan atau ekpor udang tapi mereka impor bahan baku, kalau ditahan mereka tidak ada modal untuk ekspor dan bisa berujung ke volume ekspor menurun," jelas Tauhid Ahmad kepada Bloomberg Technoz, Selasa (18/7/2023).

Ia menilai kebijakan DHE perlu diterapkan kepada perusahaan besar yang memiliki kapasitas dan cashflow yang memadai. Hal ini tentu dengan melakukan pengelompokan skala usaha. Tauhid menyebut secara sektoral perusahaan tambang dan CPO termasuk yang paling kuat sementara sektor perikanan menjadi yang paling rentan sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut.

“Harusnya bagi perusahaan kecil kasian karena mereka tidak bisa impor bahan baku tapi bagi perusahaan besar ya aman aman saja mereka savingnya besar seperti perusahaan kelapa sawit dan tambang rata-rata cashflownya kuat hingga setahun” jelas Tauhid.