Pengamat tersebut menilai, pemilihan menteri dan wakil menteri di luar partai koalisi termasuk tak melirik PDI Perjuangan bukan masalah tak sejalan dengan partai. Namun Jokowi ingin menunjukkan dirinya tak tergantung lagi dengan partai-partai pendukungnya.
"Jadi dia sebagai dirinya, sebagai aktor politik yang tidak sekadar sebagai petugas partai atau kader PDIP," kata dia lagi.
Sementara itu pos Kementerian Komunikasi dan Informatika dianggap sangat krusial perannya dalam bidang informasi. Apalagi pada tahun politik. Oleh karena itu menempatkan orang-orang loyalnya di pos ini akan sangat menentukan di pemilu. Hal tersebut diaminkan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat. Informasi dan jaringan komunikasi akan begitu penting baik dalam peredaran dan kontrolnya.
"Saya kira Kominfo itu kan kementerian yang penting dalam hal komunikasi. Bagaimana dia menjadi instrumen pemerintah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi itu hal yang urgen, dan ini bisa saja digunakan meskipun untuk ini kita harus ada penjelasan lebih lanjut, jadi punya peran penting menghadapi Pileg dan Pilpres 2024," kata Cecep lewat sambungan telepon, Selasa (18/7/2023).
Barisan relawan menjadi faktor yang memang tak bisa dinafikan memenangkan Jokowi dua kali masa pemilu. Oleh karena itu sejak menang pemilu, para relawan Jokowi ini sudah disebar di banyak posisi meskipun tak semenonjol menjadi menteri maupun wakil menteri.
Para relawan Jokowi ditempatkan di lingkaran komisaris BUMN, direksi, duta besar hingga staf khusus dan menjadi think tank di banyak lembaga dan kementerian. Dengan andil yang cukup besar, karena itu masuk di akal apabila relawan mendapat jatah jabatan. Pertanyaannya, sambung Cecep, apakah yang dipilih adalah orang yang memiliki kapabilitas atau tidak.
Jokowi sendiri dianggap lebih merasa aman jika menempatkan para pendukungnya di pos-pos penting dibandingkan harus memilih kader partai yang tidak tegak lurus dengan sang presiden. Tak hanya akan memuluskan keinginan presiden, massa Jokowi juga bisa menjadi kendaraan pada pemilu dan pascapemilu. Selama ini terang-benderang bahwa Jokowi kerap menginginkan suksesornya adalah orang yang meneruskan visinya. Bahkan Jokowi juga sudah terus terang tak segan cawe-cawe politik. Andil massa relawan yang tak sedikit jumlahnya karena itu akan diperlukan.
"Gini ya, relawan Jokowi ini bukan bagian dari PDIP. Mereka hal yang terpisah dari PDIP dan mereka selalu bilang 'kami ikut arahan Jokowi' gitu," imbuhnya.
Setara Institute merespons perombakan kabinet pada masa akhir pemerintahan Jokowi. Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi menilai pelantikan menteri dan wamen baru adalah cara baru Jokowi membangun jembatan kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya termasuk keluarganya kelak.
Dia mengatakan, pejabat yang dilantik jelas perpanjangan tangan Jokowi untuk melanggengkan kehendak pribadi dan kelompoknya. Penunjukan pucuk pimpinan Kominfo tersebut kata dia, konsolidasi kapital dan infrastruktur politik untuk Pemilu 2024.
"Hak prerogatif yang melekat pada seorang Jokowi telah dijalankan secara prosedural secara absah tetapi tidak membawa manfaat bagi republik," ujar Hendardi.
Padahal Kominfo memiliki pekerjaan rumah yang amat berat. Kementerian itu antara lain harus memastikan proyek besar berjalan yakni pembangunan menara BTS Bakti yang sempat tersendat akibat kasus korupsi. Kerugian negara akibat kasus korupsi itu bahkan lebih dari Rp8 triliun. Nyatanya pemilihan menteri dan wakil menterinya malah sangat beraroma politis.
"Salah satu reshuffle dan peragaan politik terburuk Jokowi di ujung masa jabatannya," tutup aktivis senior ini.
(ezr)
