Bloomberg Technoz,  Jakarta  – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan ekspor ilegal bijih nikel ke China sebanyak 5,3 juta ton selama 2021—2022.

"Jadi persoalan kita, memang seperti tadi, ada 5,3 juta ton nikel penyelundupan. Saya sudah bilang, ‘Heh, usut daripada sumbernya. Itu enggak susah.’ Sumbernya di mana? Siapa yang menerima? Siapa yang membeli? Kapalnya apa? Berangkat dari mana? Ya kita trace, clear itu," kata Luhut dalam diskusi Stranas PK  bertajuk Kok Bisa Rapor Logistik Turun Saat Pelabuhan di Indonesia 20 Besar Terbaik di Dunia di Gedung Juang KPK, Selasa (18/7/2023).

Luhut berpendapat KPK bisa dengan mudah melakukan penyelidikan atas kasus dugaan ekspor ilegal nikel ini, lantaran kini seluruh layanan dan fasilitas di pelabuhan Indonesia juga sudah terintegrasi secara digital.

Selain dengan sistem digital tersebut, lanjutnya, pemerintah sudah mempunyai satuan tugas (satgas) sektor kelautan untuk mendeteksi dan mengatasi kasus penyelundupan.

"Sekarang dengan digitalisasi bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Satgas laut tadi, kayak penyelundupan. Negara kita ini jangan lupa, negara kepulauan terbesar di dunia."