Bloomberg Technoz, Jakarta – Pemerintah kembali mendesak perlakuan adil terhadap akses pasar komoditas mineral kritis Indonesia, khususnya nikel, seiring dengan target Amerika Serikat untuk merampungkan pakta Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) tahun ini.

Terkait dengan hal itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan telah bertemu dengan Deputi United Stated Trade of Representative (USTR) Sarah Bianchi untuk membahas relasi bilateral RI-AS dalam kerangka IPEF pada Senin  (17/7/2023).

"Dalam pertemuan, Duta Besar Bianchi menyatakan target AS agar IPEF dapat selesai pada tahun ini. Indonesia kembali menyuarakan perlunya komitmen akses pasar, salah satunya terkait bahan mineral kritis agar ada manfaat nyata yang didapatkan," terannya melalui keterangan resmi, dikutip Selasa (18/7/2023).

Untuk diketahui, Washington sebelumnya melansir pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di bawah payung UU Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act of 2022.

Regulasi tersebut memaktub soal pemberian insentif untuk pengembangan teknologi berbasis energi bersih, dengan nilai US$ 370 miliar. Sayangnya, Negeri Paman Sam ‘mengucilkan’ nikel –selaku mineral kritis Indonesia– dari paket subsidi bagi bahan baku baterai dan kendaraan listrik itu.