Menurut dia, munaslub bukan forum untuk mengevaluasi program DPP. Toh, Partai Golkar telah memiliki forum dan mekanisme khusus jika memang ingin mengusung sebuah Munaslub.
“Jadi membawa wacana munaslub ke ruang publik, timbul pertanyaan maksudnya apa? Karena arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan,” ujar dia.
Sebelumnya, 10 kader Partai Golkar termasuk Lawrence dan Hisjam menggelar konferensi pers di Hotel Sultan, 12 Juli lalu. Isinya, mereka kecewa terhadap Airlangga yang belum juga menentukan arah politik Partai Golkar untuk Pemilu 2024.
Munas Golkar sendiri mengamanatkan Airlangga untuk maju sebagai calon presiden. Alih-alih jadi capres, Airlangga justru menunjukkan sejumlah gimik politik yang akan menempatkan Partai Golkar sebagai pendukung salah satu capres saat itu yaitu Prabowo Subianto; Ganjar Pranowo; atau Anies Baswedan.
Namun, hingga saat ini, Golkar pun belum merapatkan diri pada koalisi yang mengusung tiga capres tersebut. Hal ini membuat para kadernya bingung menentukan sikap dan bersiap untuk Pemilu 2024.
Pencetus Munaslub Berpotensi Dipecat
Menurut Hatta, Dewan Etik memiliki wewenang memeriksa terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan seluruh kader Golkar. Mandat ini didapatkan dari forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Dia mengatakan, setiap persoalan etik akan diselesaikan sesuai kriteria kasusnya. Dia mengklaim, setiap kader berpeluang mendapatkan sanksi terberat yaitu pemecatan dari keanggotaan partai jika terbukti melakukan pelanggaran berat.
“Ada yang dengan sengaja membuat gerakan yang sifatnya merusak partai, itu akan kita kenakan pelanggaran etik berat," ujar Hatta.
(frg)
