Hal ini semakin berbahaya jika tabel-tabel milik Kemendagri lainnya tersebut juga berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu Keluarga (KK), alamat, nomor telepon genggam pribadi (HP), alamat surat elektronik (email), nomor rekening, dan data signifikan lainnya.

"Pelaku kejahatan bisa leluasa melakukan penipuan dengan metode social engineering menggunakan data tersebut," ujar Pratama.

Mantan direktur Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tersebut menilai, pemerintah harus serius menangani keamanan data pada lembaga pemerintah dan korporasi. Sebelumnya, sejumlah kasus kebocoran data juga sudah sering terjadi. Beberapa di antaranya adalah serangan ransomware pada Garuda Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Selain itu pencurian data passport Dirjen Imigrasi, Data pelanggan Myindihome Telkom Indonesia serta berbagai data pribadi lainnya oleh hacker dengan kode Bjorka.

Peristiwa kebocoran data akan mencoreng nama Indonesia. Masyarakat Indonesia dan dunia internasional akan menilai pemerintah tak mampu memberikan keamanan siber. "Padahal banyak pihak yang memiliki kompetensi tinggi seperti BSSN, BIN serta Kominfo," kata Pratama.

(frg)