Bloomberg Technoz, Jakarta - Wacana penghapusan jabatan gubernur mengemuka usai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menggulirkannya. Namun pernyataan Cak Imin yang kemudian menulai banyak reaksi itu ditanggapi normatif oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semua memerlukan kajian yang mendalam, jangan kita ya ini (memang) negara demokrasi ya kalau usulan boleh-boleh saja namanya usulan. Tapi semua perlu perhitungan, perlu kajian, perlu kalkulasi," kata Presiden Jokowi saat mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2/2023) dikutip dari video YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan, efisensi dan rentang kontrol dari pusat ke daerah juga harus diperhatikan.

"Apakah dari pusat ke bupati wali kota juga sepertinya terlalu jauh, spare of control-nya harus dihitung ya," lanjut Presiden.

Sebelumnya dalam sebuah acara di Jakarta, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan jabatan gubernur sedianya sudah tak lagi diperlukan. Apalagi anggarannya terlalu besar. Oleh karena itu Fraksi PKB di DPR kata dia sedang mendiskusikan hal ini dengan para ahli. Dengan penghapusan jabatan gubernur nantinya maka tak lagi diperlukan pilkada tingkat provinsi hanya pilkada pemilihan bupati dan wali kota saja.