Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi angka indeks persepsi korupsi (IPK) yang merosot tahun 2022. Jokowi merespons dengan singkat usai melakukan kunjungan ke Pasar Baturiti, Tabanan, Bali pada Kamis (2/2/2023).
"Ya itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama," kata Jokowi singkat soal IPK tersebut di Bali sebagaimana diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden.
Diketahui Presiden Jokowi dalam 2 hari ini melakukan kunjungan ke Bali. Agenda kunjungan Presiden antara lain menyambangi dan mengecek stabilitas harga di sejumlah pasar hingga meresmikan sejumlah proyek infrastruktur.
IPK Indonesia anjlok menurut survei tahunan yang dilakukan Transparency International (TI). TI Indonesia pekan ini merilis data temuan tersebut. Tahun ini indeks persepsi korupsi Indonesia anjlok 4 poin. Hal tersebut dianggap yang terburuk sejak dua dekade terakhir.
"Lalu bagaimana dengan tahun 2022? CPI (Corruption Perception Index) Indonesia berada di skor 34 dan ranking 110. Artinya kalau saya menggunakan 9 indikator, itu sama saja kondisinya mengalami penurunan. Tetapi jika turunnya bisa sampai 4 poin ata naik lebih dari 3 poin, berarti itu ada perubahan signifikan baik itu perubahan negatif atau positif," kata Manajer Departemen Riset TII Suyatmiko di Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Tahun ini kata dia ada 8 sumber untuk survei IPK atau CPI tersebut dan mengambil tema korupsi, konflik dan keamanan. Relasi dan korupsi dianggap sangat berkaitan erat. Artinya bahwa korupsi dapat menciptakan konflik sosial, memberikan peluang terjadinya konflik.
IPK Indonesia pada 2022 mendapatkan skor 34 dengan ranking 110. Pada tahun sebelumnya Indonesia mendapatkan skor 38 dengan ranking 96. Skor IPK Indonesia pada 2022 menunjukkan penurunan terparah dalam dua dekade terakhir.
Dalam acara peluncuran, data ini juga ditanggapi Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.
"Kok cuma 34 ini (skor IPK). Sebelumnya kita pernah 58 lho, turun hampir setengah. Buat saya rilis ini penting. Siapa yang mau datang ke Indonesia kalau skornya segitu, pasti investor yang nekat," kata Pahala.
TI Indonesia (TII) menjelaskan bahwa dalam IPK Indonesia kali ini, interval pengambilan data medio satu hingga dua tahun terakhir sampai dengan Oktober 2022. Adapun tema besarnya adalah "Korupsi: Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Kepentingan Pribadi".
Indeks ini menggunakan data dari persepsi pebisnis dan pakar kemudian dari sektor publik yaitu pejabat dan politisi. Indeks didapatkan dari gabungan 13 sumber data. Sementara secara global untuk indeks yang sama disurvei sedikitnya 180 negara.
(ezr/bbn)
