Lebih lanjut, dia menjelaskan jembatan ini merupakan jembatan terpanjang kedua di Indonesia setelah Jembatan Suramadu, memiliki bentang utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat 167 meter, panjang antar pilon 402 meter, dan lebar 22,4 meter yang mencakup jalan 4 lajur.
Jembatan Pulau Balang dibiayai melalui APBN dengan sumber dana SBSN melalui kontrak multitahun atau multiyear contract (MYC) 2015—2021 dengan total alokasi Rp1,43 triliun. Progres total pembangunan Jembatan Balang (beserta akses jalan) telah mencapai 97%.
Proyek selanjutnya adalah revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Balikpapan. Proyek ini dibangun dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah haji di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di wilayah penyangga IKN.
Pada 2023 dilakukan juga pembangunan Gedung Asrama Haji Balikpapan senilai Rp38,63 miliar, setelah sebelumnya dilakukan pada tahun 2014, 2015, 2017, dan 2019 dengan total nilai Rp109,47 miliar.
Asrama haji Balikpapan saat ini tidak hanya difungsikan untuk keperluan musim haji, tetapi dengan fasilitas penginapan setara hotel bintang 3, asrama haji telah rutin dimanfaatkan pelayanan umum masyarakat sehingga menghasikan PBNP yang cukup besar.
“Selain itu, asrama haji Balikpapan juga telah dimanfaatkan untuk mendukung penanganan berbagai isu strategis nasional antara lain dukungan penanganan dan pemulihan di masa pandemi Covid-19 baik sebagai sarana pemberian vaksin dan ruang isolasi serta basecamp untuk prajurit TNI pada saat penanganan Ambalat,” jelas Suahasil.
Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan kementerian/lembaga (K/L) untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas.
Dana tersebut bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak 2008.
Dalam perkembangannya, pembiayaan proyek SBSN tersebut menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Hal tersebut tercermin dari semakin meningkatnya pembiayaan proyek SBSN, baik dari sisi jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang di bangun, maupun berdasarkan sebaran satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan.
Alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dimulai pada 2014 trennya juga meningkat di mana untuk 2022 sebesar Rp985 Miliar dan 2023 mencapai Rp1,66 Triliun. Total alokasi alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Kalimantan dari 2014 s.d 2023 mencapai Rp8,17 triliun.
Sebagian besar alokasi Sukuk proyek di provinsi Kalimantan Timur adalah proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, yaitu 77,34% di sektor Jalan dan Jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 1,57% di sektor Sumber Daya Air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR. Adapun sektor pendidikan tinggi 8,08%, keagamaan dan pendidikan islam 7,11%, transportasi 3,74%, dan di sektor Hankam 2,16%.
Selanjutnya, terkait beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembebasan lahannya dilakukan melalui APBN yang dikelola Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN juga dikunjungi oleh Wamenkeu, yakni Jalan Tol Akses IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, dan Bendungan Sepaku Semoi.
Bendungan Sepaku Semoi yang merupakan infrastruktur vital bagi IKN sebagai penyedia air baku dan mereduksi banjir di daerah Sepaku Semoi. Bendungan Sepaku Semoi ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini. Sampai dengan 7 Juli 2023, total pendanaan lahan yang dilakukan oleh LMAN pada kawasan IKN sejumlah Rp252,6 Miliar.
“Saya juga mampir di Bendungan Sepaku Semoi sudah 92%—93% selesai. Semoga Agustus ini bisa beroperasi nanti mulai diairi, mulai dibendung airnya lalu akan terlihat bendungan ini dipakai sebagai sumber air di IKN dan daerah sekitar Sepaku,” tuturnya.
(krz/wdh)
