Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak rencana PT Pertamina (Persero) yang akan membangun sejumlah properti di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menilai, pemerintah dan Pertamina jangan memasukkan unsur politik dalam rencana dan strategi bisnis badan usaha milik negara (BUMN).

"Kita tidak ingin BUMN yang sudah sehat ini nanti malah jadi amburadul," ujar Mulyanto seperti dikutip dari laman DPR, Sabtu (15/7/2023).
 
Menurut dia, Pertamina lebih baik menginvestasikan uangnya pada pemenuhan kebutuhan strategis di bidang minyak dan gas. Toh, kata dia, Pertamina sebenarnya butuh dana untuk audit komprehensif kilang-kilang tua, dan dekat dengan pemukiman warga. 

Pertamina juga tengah berhadapan dengan sejumlah kebutuhan keuangan, termasuk pembelian share partisipasi pada Shell yang hengkang dari Blok Migas Masela. Selain itu, perusahaan pelat merah tersebut juga perlu hilirisasai migas untuk mengembangkan produk-produk petrokimia.

Investasi properti di IKN, menurut Mulyanto, hanya kebijakan yang mengikuti arah angin politik dalam negeri. Hal ini justru akan memberikan dampak yang buruk untuk jangka panjang. "Tidak pas kalau Pertamina berinvestasi di luar kompetensinya secara jor-joran, sekedar terpaksa mengikuti angin politik sesaat," ujar dia.

Investasi IKN Mulai Diungkap