Bloomberg Technoz, Jakarta - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat ada sekitar 58 proyek strategis nasional (PSN) yang belum tersentuh sama sekali hingga saat ini sehingga berpotensi dikeluarkan dari program prioritas nasional. Padahal Presiden Joko Widodo menargetkan keseluruhan 210 PSN harus selesai pada 2024 mendatang.
Sampai 11 Juli 2023, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 158 proyek dengan nilai Rp 1.102,6 triliun. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022, total PSN yang harus diselesaikan sampai tahun 2024 adalah 210 proyek dengan nilai total Rp 5.746,4 triliun.
Beberapa proyek PSN yang belum tersentuh tersebut adalah MRT Fase II, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Ambon, Tol Trans Sumatera tahap II, Tol Bocimi yang sampai Sukabumi, hingga Tol Getaci.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pihaknya akan terus mengusahakan agar semua proyek pembangunan yang sudah masuk daftar PSN bisa berjalan.
Menurutnya, penyelesaian secara fisik mungkin tidak akan terkejar dalam waktu satu tahun ini. Namun, setidaknya memenuhi tiga syarat, yakni menyelesaikan masalah pengadaan tanah, perizinan dan pembiayaan.
"Makanya itu, sesuai arahan Bapak Presiden (Jokowi) tolong dipercepat masalah perizinan, percepatan pengadaan tanah, percepat financing," katanya dikutip Jumat (14/7).
Namun, ia mengakui jika salah satu dari tiga syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi, maka tak menutup kemungkinan proyek yang belum tersentuh itu akan dikeluarkan dari daftar PSN.
"Kalau memang benar-benar itu (syarat) enggak bisa tercapai, monggo Bapak Presiden yang memutuskan. Itu haknya beliau, bukan saya. Tapi kalau potensi (mengeluarkan dari PSN) dari dulu awal-awal 2017, ada yang kita keluarkan, 2018 ada yang kita keluarkan. Jadi kita lihat saja nanti Bapak Presiden melihatnya seperti apa," jelasnya.
KPPIP menyebut pembiayaan menjadi salah satu isu dalam penyediaan PSN. Anggaran pemerintah melalui APBN dan ABPD yang dinilai terbatas memerlukan alternatif pembiayaan untuk mendukung penyediaan PSN. Adapun total investasi yang diperlukan dalam pelaksanaan PSN sesuai daftar terbaru Permenko No.21 Tahun 2022 yaitu sebesar Rp5.746,4 triliun.
Berpotensi Mangkrak
Nasib 58 proyek PSN yang belum tersentuh akan segera ditentukan oleh pemerintah pekan depan. Direktur Eksekutif KADIN Hotasi Nababan menjabarkan sejumlah risiko yang dihadapi apabila pemerintah tidak kunjung menggarap proyek-proyek tersebut.
Ia mengatakan pengerjaan proyek yang meleset dari target awal berpotensi menimbulkan kerugian berupa pembengkakan biaya. Tak jarang, proyek yang nilainya membengkak pun akhirnya dihentikan dan berujung mangkrak.
"Dari pengalaman pihak swasta dan pihak KADIN, risiko yang besar waktu konstruksi itu banyak yang molor. Itu sangat berat, periode yang belum menghasilkan uang, tapi mundur. Jadi, akibatnya biaya bunga naik, harus nanggung biaya pinjaman, overhead dan proyeknya jadi bengkak," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Infrastruktur KADIN Insannul Kamil mengatakan mengingat keterbatasan anggaran, KADIN mendorong perlunya pembiayaan kreatif yang dilakukan antara pemerintah dan badan usaha.
"Bagaimana pun ini gak boleh berhenti juga. Ini harus jalan terus, karena infrastruktur jadi instrumen utama pendorong pencapaian ekonomi," katanya.
(evs)
