"Makanya itu, sesuai arahan Bapak Presiden (Jokowi) tolong dipercepat masalah perizinan, percepatan pengadaan tanah, percepat financing," katanya dikutip Jumat (14/7).
Namun, ia mengakui jika salah satu dari tiga syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi, maka tak menutup kemungkinan proyek yang belum tersentuh itu akan dikeluarkan dari daftar PSN.
"Kalau memang benar-benar itu (syarat) enggak bisa tercapai, monggo Bapak Presiden yang memutuskan. Itu haknya beliau, bukan saya. Tapi kalau potensi (mengeluarkan dari PSN) dari dulu awal-awal 2017, ada yang kita keluarkan, 2018 ada yang kita keluarkan. Jadi kita lihat saja nanti Bapak Presiden melihatnya seperti apa," jelasnya.
KPPIP menyebut pembiayaan menjadi salah satu isu dalam penyediaan PSN. Anggaran pemerintah melalui APBN dan ABPD yang dinilai terbatas memerlukan alternatif pembiayaan untuk mendukung penyediaan PSN. Adapun total investasi yang diperlukan dalam pelaksanaan PSN sesuai daftar terbaru Permenko No.21 Tahun 2022 yaitu sebesar Rp5.746,4 triliun.
Berpotensi Mangkrak
Nasib 58 proyek PSN yang belum tersentuh akan segera ditentukan oleh pemerintah pekan depan. Direktur Eksekutif KADIN Hotasi Nababan menjabarkan sejumlah risiko yang dihadapi apabila pemerintah tidak kunjung menggarap proyek-proyek tersebut.
Ia mengatakan pengerjaan proyek yang meleset dari target awal berpotensi menimbulkan kerugian berupa pembengkakan biaya. Tak jarang, proyek yang nilainya membengkak pun akhirnya dihentikan dan berujung mangkrak.
"Dari pengalaman pihak swasta dan pihak KADIN, risiko yang besar waktu konstruksi itu banyak yang molor. Itu sangat berat, periode yang belum menghasilkan uang, tapi mundur. Jadi, akibatnya biaya bunga naik, harus nanggung biaya pinjaman, overhead dan proyeknya jadi bengkak," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Infrastruktur KADIN Insannul Kamil mengatakan mengingat keterbatasan anggaran, KADIN mendorong perlunya pembiayaan kreatif yang dilakukan antara pemerintah dan badan usaha.
"Bagaimana pun ini gak boleh berhenti juga. Ini harus jalan terus, karena infrastruktur jadi instrumen utama pendorong pencapaian ekonomi," katanya.
(evs)
