Sejauh ini baru ada 632 stasiun pengisian ulang kendaraan listrik (SPKLU) yang dioperasikan oleh PT PLN (Persero) dan 1.184 stasiun penukaran baterai kendaraan listrik yang sudah beroperasi.
“Dengan jumlah populasi motor listrik yang baru 12.000, artinya setiap battery swapping station hanya digunakan 10 motor,” ujarnya.
Pahala mengutarakan pada 2022, pemerintah mengguyur dukungan fiskal alias subsidi ke sektor energi hingga lebih dari Rp500 triliun. Namun, subsidi tersebut masih dikucurkan untuk energi berbasis fosil. Dengan demikian, percepatan adopsi EV melalui optimasi serapan insentif EV menjadi urgen untuk menekan beban subsidi energi.
“Bayangkan dukungan besar ini masih diberikan ke sektor yang berbasis karbon. Diharapkan ke depannya, [subsidi energi dapat dialihkan] ke pemberian insentif Rp7 juta untuk sepeda motor yang bisa mendorong penggunaannya," tuturnya.
Berdasarkan kalkulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah berpotensi menghemat anggaran senilai Rp32,7 miliar per tahun dengan digelontorkannya program insentif kendaraan listrik.
Tidak hanya itu, program insentif KBLBB diyakini akan mengerek permintaan listrik sebanyak 15,32 GW dan diharapkan dapat membantu mengurai isu kelebihan pasokan listrik yang selama ini diderita negara.
Insentif pembelian KBLBB ditujukan untuk 200.000 unit sepeda motor listrik sampai dengan Desember 2023. Nilainya adalah Rp7 juta per unit, dengan syarat kendaraan tersebut diproduksi di Indonesia dan memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40%. Produsen motor listrik juga dilarang menaikkan harga jual sampai masa pemberian bantuan usai.
Untuk syarat pembelian EV yang ‘disubsidi’, konsumen dengan 1 NIK tidak dapat membeli sebanyak dua kali atau lebih. Insentif motor listrik diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya penerima KUR BPUM pelanggan listrik 450 sampai 900 VA.
Sementara itu, insentif keringanan pajak untuk mobil listrik disiapkan bagi 35.900 unit sampai dengan Desember tahun ini, sedangkan bus listrik sebanyak 138 unit. Kebijakan-kebijakan tersebut akan dilanjutkan kembali pada 2024.
(wdh)
