Dana tersebut didapat dari sejumlah Badan Kredit Ekspor atau Export Credit Agency (ECA) dan bank komersial. Pada Mei, perseroan juga mengonfirmasi kucuran dana US$99,7 juta dari Bank Ekspor-Impor (Eksim) Amerika Serikat (AS) untuk membiayai RDMP Balikpapan yang ditargetkan memproduksi 101.000 barel minyak per hari.
Meski masih berbasis enerfi fosil, Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Timur itu dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengolahan yang semula 260 kilo barel per hari (KBPD) menjadi 350 KPBD dengan meningkatkan kualitas EURO II menjadi settara EURO V, sehingga produk yang dihasilkan dari kilang itu lebih ramah lingkungan.
Hambatan PLN
Permasalahan kesulitan pendanaan transisi juga dialami oleh PLN. Direktur Manajemen Proyek Energi Baru dan Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto mengatakan transisi energi di Indonesia membutuhkan pendanaan Rp10.000 triliun atau Rp10 kuadriliun.
Sejauh ini, lanjutnya, PLN lebih mengandalkan kemitraan dengan perusahaan swasta –alih-alih perbankan– untuk melanjutkan proyek-proyek transisi energi, seperti pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara.
“Strategi yang kami lakukan dalam skema pelelangan dengan subholding, mandatory partner akan terus dilakukan. PLN harus menggandeng swasta untuk membangun transisi energi ini,” ujarnya pada kesempatan yang sama.
Menurut catatan perusahaan, PLN mengeklaim telah melakukan penghapusan PLTU batu bara sebanyak 12,4 gigawatt dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2023. Jumlah tersebut setara dengan pengurangan emisi 1,8 miliar ton selama 25 tahun.
Selain itu, PLN telah melakukan pembatalan perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) sebanyak 1,3 gigawatt PLTU, yang juga setara dengan menghindari emisi gas rumash kaca sebanyak 170 juta ton selama 25 tahun.
PLN juga telah melakukan co-firing biomassa atau mencapur biomassa dengan batu bara untuk PLTU disebanyak jumlah 37 PLTU. Bahkan, PLN juga telah melakukan dedieselisasi untuk 26 PLTU miliknya.
Menyitir riset International Renewable Energy Agency (Ierna), kebutuhan investasi jangka pendek Indonesia dalam rangka percepataan transisi energi mencapai US$314,5 miliar atau sekira Rp4,7 kuadriliun selama 2018—2030.
Dengan demikian, Indonesia baru dikatakan sanggup memenuhi komitmen Paris Agreement untuk menurunkan suhu sebesar 1,5 derajat celcius.
(wdh)
