"Jadi semua lebih terarah. Harapannya terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik," tutupnya.
Diketahui mandatory spending APBN hingga 5% menjadi salah satu alasan adanya dua fraksi di DPR menolak RUU Kesehatan disahkan. Alasan lainnya dua fraksi menilai pembahasan RUU ini hingga disahkan tersebut amat tergesa-gesa.
Anggota Fraksi Demokrat Dede Yusuf yang membacakan penolakan fraksinya di paripurna mengatakan, salah satu yang membuat fraksinya keberatan adalah soal dihapuskannya mandatory spending atau anggaran alokasi wajib 5% untuk kesehatan. Padahal seharusnya penganggaran wajib itu kata dia ditambah demi pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan.
"Peningkatan anggaran kesehatan melalui kebijakan fiskal dan minimal 5% dari APBN UU Nomor 36 Tahun 2009 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendaknya dapat dtingkatkan jumlahnya. Dalam rapat panja (panitia kerja) mengusulkan peningkatan anggaran kesehatan di luar gaji namun tak disetujui," kata Dede, Selasa (11/7/2023)
Sementara anggota Fraksi PKS Netty Prasetiyani juga membacakan keberatan fraksinya hingga menolak RUU ini disahkan.
"Mandatory spending adalah roh dan bagian terpenting dalam RUU Kesehatan ini. Fraksi PKS menginginkan kerja murah, sehat murah bagi masyarakat sehingga aturan yang dihadirkan harus berpihak pada masyarakat luas dan bukan kepada para pemilik modal," kata dia.
(ezr)
