"Ini membuktikan bahwa sistem kesehatan di seluruh negara, ini bukan perkataan saya, dari seorang ahli, itu sangat tidak transparan. Orang misalnya disunat di puskesmas biaya berapa, dia disunat di RS, Kemenkes, apa lagi dengan swasta (biaya berbeda). Jadi berbeda dengan banyak industri lain sektor lain," ujarnya.
"Jadi di sini orang sudah melihat bahwa fokusnya bukan harus ke spending tapi adalah ke outcome. Fokusnya bukan ke input tapi ke output. Itu yang kita pelajari," imbuh dia.
Disebutkan bahwa saat ini, anggaran kesehatan Indonesia baru mencapai 2,98% dari PDB. Diketahui di kawasan ASEAN, anggaran kesehatan Malaysia 3,7% PDB, anggaran kesehatan Thailand 3,8% PDB, anggaran kesehatan Filipina 4,12% dari PDB sementara anggaran kesehatan Singapura hingga 4,15% PDB.
Budi mengatakan, dengan kondisi penduduk Indonesia yang begitu besar lebih dari 260 juta maka bisa dibayangkan anggaran wajib bila harus 5% dari APBN. Padahal belum tentu hasilnya seperti yang diharapkan.
"Jadi itu jangan (fokus spending). Fokusnya harus ke program, hasilnya apa, jangan ke input. Itu yang kita ingin ke masyarakat. Jangan kita meniru kesalahan yang sudah dilakukan banyak negara lain yang buang uang terlalu banyak tanpa ada hasil yang transparan," tutup Menkes Budi.
(ezr)
