Kementerian Perhubungan menargetkan penyusunan peta jalan ODOL dapat segera rampung. Sehingga tahun depan atau 2024 diharapkan Indonesia sepenuhnya terbebas masalah ODOL atau Zero ODOL.
"Kami akan akomodasi banyak pihak agar langkah – langkah kerjanya jelas. Pokoknya pada 2023 ini harus ada progres yang kita kerjakan terkait zero ODOL,” tegas Hendro.
Terpisah, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menyebut penegakan hukum terkait ODOL juga harus ditujukan ke pemilik barang. Sebab, selama ini awak angkutan barang atau pengemudi saja yang mendapatkan sanksi atas pelanggaran tersebut.
“Penegakan hukum harus ditujukan ke para pemilik barang, termasuk perusahaan multinasional yang di negara asalnya mereka justru patuh pada peraturan perundangan,” kata Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin dalam siaran pers, Rabu (1/2/2023).
(rez/frg)
