Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintahan Belanda 'kolaps' seiring mundurnya Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte. Perdana Menteri merupakan pemegang kekuasaan eksekutif pemerintahan dalam negara monarki seperti Belanda.

Mundurnya Rutte dipicu perselisihan terkait kebijakan migrasi. Rutte, yang memimpin Belanda sejak 2010, secara efektif mengakhiri periode keempat setelah memberikan ultimatum kepada koalisinya untuk membatasi hak reuni keluarga bagi para pengungsi dari zona perang.

Mitra koalisi Rutte, VVD, Demokrat Kristen, D66 progresif dan Persatuan Kristen yang lebih kecil, telah membahas kebijakan soal pengungsi dari negara lain itu selama berminggu-minggu. Meski mereka sempat hampir mencapai kesepakatan, konflik mulai meningkat pada Rabu ketika Rutte tiba-tiba mengajukan tuntutan yang tidak dapat dinegosiasikan. Masalah pun kian membesar.

“Migrasi adalah masalah besar dan penting, baik secara politik maupun sosial,” kata Rutte kepada wartawan di Den Haag Jumat malam. “Sekarang kami tidak dapat sepakat soal hal ini, kami bersama-sama memutuskan bahwa dukungan politik telah hilang.”

1. Bagaimana setelah ini?