Bloomberg Technoz, Jakarta - Tidak cukup mendalami peran dari para pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang diduga membiarkan beberapa situs judi online tidak diblokir. Pengamat bidang Kebijakan Publik Agus Pambagio menyarankan kepada aparat penyidik dari unsur polisi atau penegak hukum (APH) mengembangkan kasus hingga memeriksa pejabat selevel menteri hingga pejabat inspektorat jenderal.

Menurut Agus, kasus praktik judi online kemungkinan melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan lebih tinggi. “Menterinya perlu diperiksa APH juga, kok bisa tidak tahu,” jelas dia di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ia mendorong penyidikan dilakukan secara tuntas apalagi pejabat menteri dan irjen memiliki peran kunci dalam pengawasan internal di lembaga Kementerian Komunikasi dan Digital (dulu bernama Kementerian Kominfo).

(Infog/bbn)