Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui para pembantu presiden dan lembaga negara menetapkan sejumlah kebijakan makro dan moneter yang menuai kontroversi. 

Pro dan kontra muncul dari masyarakat karena tak sedikit kebijakan pemerintah yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat, terutama kelas menengah. Di sisi perpajakan misalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan kebijakan peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan penyesuaian tarif baru pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. 

Dari sisi bea cukai, pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang berpotensi menaikkan harga produk rokok nasional. Tak hanya itu, Bendahara Negara juga mengatur penerapan cukai jenis baru, yakni Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) dan Plastik.

Baca selengkapnya: Sederet Kebijakan Pemerintahan yang Harus Dipikul Kelas Menengah

(bbn)