Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan air adalah aspek penting dalam kehidupan masyarakat sehingga pemerintah telah mengalokasikan sekitar 3,4% dari APBN untuk itu. Namun, ia menilai jumlah tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan investasi tahunan di bidang air dan sanitasi.

“Dana yang berasal dari pemerintah saja tidak akan memadai. Oleh karena itu, banyak ikhtiar dilakukan, mulai dari level lokal, bahkan hingga desa, sampai ke level nasional dan dunia,” kata Sri Mulyani dalam High Level Panel (HLP) World Water Forum ke-10 di Nusantara 2 Room, Bali International Convention Center, Bali.

Sri Mulyani menjelaskan Indonesia mendorong adanya Global Water Fund atau platform pembiayaan air dunia. Pemerintah terus mengupayakan pendanaan global tersebut dengan membahasnya bersama para pemangku kepentingan dari berbagai negara dan organisasi.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan air dan sanitasi yang layak. World Water Forum ke-10 diharapkan dapat menjadi wadah untuk merumuskan skema pendanaan air yang efektif dan berkelanjutan.

“Banyak lembaga internasional yang memiliki perhatian terhadap air, seperti World Bank, ADB, African Development Bank, AIIB, European Investment Bank, dan lain-lain. Mereka pasti memiliki portofolio yang berhubungan dengan air dan sanitasi,” tuturnya.

113 Proyek senilai Rp 150 T di World Water Forum ke-10

Penyelenggaraan World Water Forum ke-10 sudah memasuki hari kelima, pada Rabu (22/5/2024). Terdapat beberapa agenda penting dalam proses politik, regional, dan tematik. Salah satu dari lima tingkatan proses politik, terkait dengan otoritas wilayah sungai dan perairan.

Adapun tujuan utama agenda hari ini adalah peluncuran “Bali Basin Action Agenda” yang diharapkan dapat memberikan hasil konkret berupa komitmen dan praktik baik yang mendukung pengelolaan wilayah sungai sebagai pendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

“Setiap negara memiliki permasalahan dan fokus pengelolaan air masing-masing, sehingga pendekatan komprehensif secara regional perlu dilakukan. Untuk proses politik, kebijakan pengelolaan air akan dibahas bertingkat mulai dari pelaksana, otoritas sungai, hingga kepala negara,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Ketua Sekretariat Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Mohammad Zainal Fatah.

Sesi diskusi panel tingkat tinggi terkait otoritas wilayah sungai tersebut berlangsung di dua lokasi, yakni Bali International Convention Center (BICC) dan Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Rabu (22/5/24).

Segmen politik ini akan dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan sejumlah menteri yang bertugas di bidang air, di antaranya Menteri Sumber Daya Air China Li Guoying, Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Mesir Hani Sewilam, dan Menteri Integrasi dan Pengembangan Regional Brasil Waldez Goes.

Selain itu, pada sesi yang sama juga akan diisi oleh Presiden World Water Council (WWC) Loic Fauchon, Menteri Peralatan dan Air Republik Maroko sekaligus Presiden Internasional Network of Basin Organizations (INBO) Nizar Baraka, serta sejumlah petinggi otoritas wilayah sungai negara lain.

Sebelumnya pada hari keempat, World Water Forum ke-10 telah mengesahkan Ministerial Declaration atau Deklarasi Menteri sebagai hasil konkret diplomatic victory bagi Indonesia. Deklarasi disahkan di akhir Pertemuan Tingkat Menteri yang dihadiri delegasi dari 106 negara dan 27 organisasi internasional.

Selain Deklarasi Menteri, salah satu yang menjadi capaian pada forum ini adalah berhasilnya Indonesia menyusun daftar proyek terkait air yang menjadi andalan dari berbagai negara. Daftar ini berisi 113 proyek senilai US$9,4 miliar, antara lain proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga dan proyek pengelolaan air limbah domestik bagi 300 ribu rumah tangga, yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di berbagai negara.