Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut berdasarkan data International Finance Corporation (IFC) investasi yang diperlukan untuk membuat bangunan ramah lingkungan di Indonesia mencapai US$200 miliar atau setara Rp3.000 triliun.

Oleh sebab itu inovasi pembiayaan menjadi kunci penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berbagai kebijakan fiskal termasuk insentif pajak pun berperan sebagai instrumen katalisator untuk mendorong daya tarik investasi hijau di bidang efisiensi energi.

"Melalui insentif fiskal dan inovasi instrumen pembiayaan, kita punya kekuatan untuk membuka jalan bagi perubahan yang berkelanjutan," ujarnya dalam seminar bertajuk "Energy Efficient Mortgage (EEM) Development Throughout ASEAN Countries" di Hotel Mulia Jakarta pada Selasa (22/08).

Pemerintah Indonesia terus mendayagunakan APBN untuk mendukung berbagai proyek terkait isu perubahan iklim. Sejumlah upaya telah dilakukan antara lain melalui Penandaan Anggaran Perubahan Iklim/Climate Budget Tagging (CBT) serta peluncuran green sukuk, green bonds, blue bonds, dan SDG bonds.

"Kita juga mengeluarkan sejumlah insentif fiskal untuk menarik investasi swasta dalam proyek dan industri hijau. Antara lain seperti tax holiday, tax allowance, serta berbagai fasilitas dalam PPN, pajak impor, dan pajak properti," ungkap Sri Mulyani.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa proses menuju pembangunan ramah lingkungan masih menemui sejumlah tantangan.

Hambatan finansial, yang ditandai dengan tingginya biaya di muka dan terbatasnya akses permodalan membayangi jalan menuju pembangunan gedung dan infrastruktur berkelanjutan dengan prinsip efisiensi energi.

"Dengan kata lain, pemerintah harus me-leverage berbagai opsi pembiayaan untuk mendukung proyek-proyek bangunan ramah lingkungan di Indonesia. Ini adalah tantangan yang membutuhkan solusi inovatif dan upaya kolaboratif tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi seluruh negara anggota ASEAN," ujarnya.

(evs)