Bawa Tombak, Suku Maori Demo di Gedung Parlemen Selandia Baru
News
19 November 2024 17:40
Pengunjuk rasa berbaris menuju gedung parlemen di Wellington, Selandia Baru, Selasa (19/11/2024). (Mark Coote/Bloomberg)
Demo tersebut juga diikuti pejuang Maori yang mengenakan pakaian tradisional. (Mark Coote/Bloomberg)
Mereka menentang rancangan undang-undang yang dianggap dapat mengikis hak-hak masyarakat adat, khususnya kaum Maori. (Mark Coote/Bloomberg)
Pengunjuk rasa menuju tangga gedung parlemen, tempat mereka bernyanyi dan melambaikan bendera. (Mark Coote/Bloomberg)
Masyarakat Maori dan para pendukungnya marah dengan undang-undang yang diajukan oleh Partai ACT. (Mark Coote/Bloomberg)
Partai ACT yang beraliran libertarian, berupaya untuk mendefinisikan prinsip-prinsip Perjanjian Waitangi, perjanjian tahun 1840 (Mark Coote/Bloomberg)
Polisi mengatakan sekitar 42.000 orang menghadiri unjuk rasa tersebut. (Mark Coote/Bloomberg)
Bloomberg, Puluhan ribu pengunjuk rasa, termasuk pejuang Maori yang mengenakan pakaian tradisional, berbaris di depan gedung parlemen Selandia Baru pada Selasa (19/11/2024).
Mereka menentang rancangan undang-undang yang dianggap dapat mengikis hak-hak masyarakat adat, khususnya kaum Maori.
Baca Juga
Pawai yang dimulai di utara negara tersebut minggu lalu mencapai puncaknya di ibu kota Wellington. Para pengunjuk rasa yang membawa tombak dan pentungan memimpin aksi menuju tangga gedung parlemen, tempat mereka bernyanyi dan melambaikan bendera dengan penuh semangat.
Masyarakat Maori dan para pendukungnya marah terhadap RUU yang diajukan oleh Partai ACT, yang berusaha mendefinisikan ulang prinsip-prinsip Perjanjian Waitangi. Perjanjian ini merupakan kesepakatan antara kepala suku Maori dan Kerajaan Inggris yang dianggap sebagai dasar pembentukan negara Selandia Baru.
Partai Nasional, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Christopher Luxon, menyatakan tidak akan mendukung RUU tersebut setelah pembacaan pertama. Meskipun demikian, pengenalan RUU ini ke parlemen telah memicu ketegangan rasial yang semakin memperburuk hubungan antara pemerintah dan komunitas Maori.
(bbn)
