Logo Bloomberg Technoz

Momen Demo Tolak RUU Pilkada Membara di Kompleks Parlemen

Andrean Kristianto
22 August 2024 16:47

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Ribuan massa aksi menentang pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR/MPR (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Demo tolak RUU Pilkada di depan DPR masih terus bergejolak. Sebagian massa sudah menjebol teralis pagar pintu DPR, Kamis (22/8/2024) siang.

Massa membakar pagar dan sejumlah alat peraga kampanye di lokasi aksi. Sejumlah personel polisi mulai bersiaga dari dalam komplek DPR.

Berbagai elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa, sipil hingga selebritas turun ke jalan, protes terhadap aksi kilat DPR menyusun RUU Pilkada yang mengabaikan putusan MK tentang syarat pencalonan.

Riuh massa juga tak dapat ditenangi anggota DPR yang coba beraudiensi dengan massa. Anggota DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman bahkan ditimpuki dan disoraki massa saat mendatangi massa demo.

Merespons demo yang tak kunjung padam, DPR kemudian memastikan dan menjanjikan kepada massa aksi di depan DPR tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada hari ini, Kamis (22/8/2024). 

(dre)