Berpakaian Adat, Suku Awyu dan Suku Moi Papua Gelar Aksi di MA
Andrean Kristianto
22 July 2024 15:36
Perwakilan suku Awyu dan suku Moi dari Papua menggelar aksi di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (22/7/2024). (Bloomberg Technoz/Andrean kristianto)
Mereka melakukan aksi damai yang didukungan dari berbagai perwakilan organisasi dan masyarakat sipil. (Bloomberg Technoz/Andrean kristianto)
dalam aksinya mereka melakukan tari-tarian suka cita suku awyu dan moi. (Bloomberg Technoz/Andrean kristianto)
Pejuang lingkungan dari Papua tersebut juga 253.823 tanda tangan petisi publik yang kemudian diserahkan ke MA. (Bloomberg Technoz/Andrean kristianto)
Petisi ini berisi desakan agar para hakim berpihak pada kelestarian hutan Papua. (Bloomberg Technoz/Andrean kristianto)
Mereka terlibat gugatan hukum melawan pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka.(Bloomberg Technoz/Andrean kristianto)
Hutan tersebut sebagai habitat bagi flora dan fauna endemik Papua, serta penyimpan cadangan karbon. (Bloomberg Technoz/Andrean kristianto)
Adanya perusahaan sawit itu dikhawatirkan memicu deforestasi yang akan melepas 25 juta ton CO2e ke atmosfer. (Bloomberg Technoz/Andrean kristianto)
Bloomberg Technoz, Jakarta - Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu dan suku Moi dari Papua kembali mendatangi gedung Mahkamah Agung di kawasan Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024). Mereka melakukan aksi damai yang didukungan dari berbagai perwakilan organisasi dan masyarakat sipil.
Lewat aksi damai ini, masyarakat adat suku Awyu dan suku Moi berharap Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum yang melindungi hutan adat mereka
Baca Juga
Dengan tari-tarian suka cita suku Awyu dan Moi Sigin Papua menerima 253.823 tanda tangan petisi publik yang kemudian akan diserahkan ke Mahkamah Agung (MA). Petisi ini berisi desakan agar para hakim berpihak pada kelestarian hutan Papua yang selama ini menjadi ruang hidup sekaligus dijaga oleh masyarakat adat Awyu dan Moi Sigin.
Masyarakat adat suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya sama-sama tengah terlibat gugatan hukum melawan pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Gugatan keduanya kini sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung.
Hutan tersebut sebagai habitat bagi flora dan fauna endemik Papua, serta penyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. Adanya perusahaan sawit tersebut dikhawatirkan memicu deforestasi yang akan melepas 25 juta ton CO2e ke atmosfer, memperparah dampak krisis iklim di Tanah Air.
(dre/ain)
