Bloomberg Technoz, Jakarta - Prancis kembali dihantam gelombang demonstrasi. Serikat pekerja dari berbagai sektor melakukan aksi mogok kerja (strike) karena tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron soal batas usia pensiun.

Pada 19 Januari, lebih dari 1,1 juta orang dari berbagai elemen serikat pekerja turun ke jalan. Mereka menolak undang-undang baru yang mengatur batas usia pensiun dinaikkan 2 tahun menjadi 64 tahun. Macron menyebut perubahan ini dilakukan sebagai upaya menekan defisit anggaran, menambah kapasitas ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. 

Philippe Martinez, Ketua Serikat Pekerja CGT, menegaskan peserta demonstrasi kali ini lebih banyak dibandingkan pada 19 Januari. “Presiden dan pemerintah harus mendengar keresahan ini dan mengubah kebijakan mereka,” tegasnya.

Namun menurut hitungan pemerintah hingga tengah hari, demonstran dari elemen pegawai pemerintahan lebih sedikit ketimbang aksi 19 Januari. Martinez menyebut memang banyak yang tidak ikut unjuk rasa untuk menyelamatkan gaji mereka, tetapi lebih banyak pekerja kerah putih dari sektor swasta yang datang.

“Memang benar bahwa Prancis relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain, tetapi kami tetap harus melindungi sistem. Alasan yang diberikan pemerintah adalah palsu,” kata Jean-Phillipe, seorang insinyur berusia 47 tahun.

Pada 2010, Presiden Nicolas Sarkozy menaikkan batas usia pensiun menjadi 62 tahun dan kini naik lagi menjadi 64 tahun. Macron menyatakan reformasi ini dibutuhkan untuk mengurangi defisit fiskal dalam beberapa tahun ke depan, terutama karena anggaran negara sudah tertekan akibat kenaikan belanja saat pandemi Covid-19 dan krisis energi.

Serikat pekerja akan bertemu pada Rabu waktu setempat untuk menentukan langkah selanjutnya. “Ibu Perdana Menteri, Anda adalah perempuan yang realistis dan dihormati. Dengarkanlah keresahan ini, hentikan undang-undang dan mari kita bicara,” kata Laurent Berger, Ketua CFDT.

(bbn)